Terutama sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatur jalannya kegiatan usaha di sektor hulu migas nasional.

"Sehingga memang benar-benar layak untuk mewakili negara karena di dalam peran BUK ini seperti tadi disampaikan bapak-ibu sekalian memang berbeda dengan BUMN lain di mana BUMN lain adalah operator," kata Dwi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Baleg DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Menurut Dwi, meskipun menyematkan kata khusus sebagai perpanjangan tangan negara, namun BUK ini juga harus tetap memainkan perannya sebagai badan usaha. 

Namun, BUK ini juga diharapkan bukan hanya berpikir mengenai profit atau kinerja korporasi semata.

"Tapi tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana badan usaha ini mewakili kepentingan negara. Jadi yang menjadi fokusnya nanti berkaitan dengan kinerja adalah di samping masalah produksi, tadi kami sudah sampaikan dalam rencana strategis (Renstra) kebetulan renstra yang kami bangun sebagian besar sudah mewakilinya," kata Dwi.

Rencana strategis yang dimaksud antara lain, pertama fokus pada isu ketahanan energi.