Dalam aturan tersebut, Pasal 98 Ayat (1) mengungkap penempatan khusus sebagai sanksi yang dilaksanakan setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Pada ada Ayat (2), dijelaskan perintah pelaksanaan penempatan khusus ini dilakukan oleh penuntut.

Namun, pada Ayat (3) menjelaskan adanya kondisi tertentu, dimana penempatan khusus dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan sidang KKEP, syaratnya:

Baca juga: Jakarta Darurat Pekerja, 14.501 Buruh Jadi Korban PHK
1. Keamanan atau keselamatan terduga pelanggar dan masyarakat;
2. Perkaranya menjadi atensi masyarakat luas;