Ia mengakui, BPJS Kesehatan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat yang menjadi peserta. Namun, sanksi pembatasan akses layanan publik dikhawatirkan membuat persoalan yang dihadapi peserta BPJS Kesehatan makin kompleks.

Semestinya, pemerintah mencari skema lain dalam mengurangi defisit keuangan BPJS Kesehatan, tanpa harus memaksakan penerapan sanksi-sanksi administrasi yang lain.

“Karena keterlambatan atau tunggakan bukan tidak semuanya disebabkan oleh ketidakpatuhan. Bisa jadi situasi yang belum memungkinkan,” ujarnya.

Sedangkan Tia, warga asal Bandung, menilai, penerapan sanksi tak akan efektif meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Apalagi, iuran BPJS bakal dinaikkan pada tahun depan.

Menurutnya, peserta mandiri yang penghasilannya pas-pasan, telat membayar bukan karena tak disiplin. Melainkan karena harus memenuhi kebutuhan lainnya.

"Kalau uangnya tidak ada, ya bagaimana mau membayar? Apalagi, nanti iuran akan naik. Warga bukannya enggak mau bayar, tapi mungkin uangnya pas-pasan," ujarnya/