Selain itu, sanksi berupa pembatasan akses layanan publik, juga tidak akan efektif meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Apalagi. sanksi-sanksi tersebut tidak bersifat segera, tidak mengikat, serta hanya jangka pendek. Padahal, iuran BPJS Kesehatan perlu dibayar setiap bulan.

"Kalau pakai sanksi itu, orang tidak akan khawatir karena IMB, SIM, STNK, paspor, dan sertifikat tanah tidak selalu dibutuhkan. Paspor, misalnya, hanya diperlukan ketika ada seseorang yang ingin ke luar negeri," tambahnya.

Banyak Merugikan
Sementara dari masyarakat, kebanyakan menilai sanksi pembatasan layanan publik itu hanya akan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat.  

Seperti dituturkan Agung Ranin (34), Warga Ungaran, Kabupaten Semarang, gara-gara sanksi itu, kebutuhan masyarakat bakal terganggu.

“Misalnya, mau kredit, pengajuannya terganjal oleh tunggakan iuran BPJS Kesehatan, padahal semuanya juga merupakan kebutuhan,” ujarnya.