Dia menilai regulasi yang punya efek jera betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa dijaga sehingga tidak terjadi.

"Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai profil, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Kalau itu tidak jera, maka deterrent effect-nya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu," ujar Ganjar.

"Dan wajib pengenaan tambahan pasal mengenai TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset," lanjutnya.

Lebih lanjut, alumni UGM itu mengatakan, komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh. Maka sinergi antarlembaga menjadi penting.

"Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat illegal economy, termasuk tambang-tambang ilegal apalagi di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu. Karena situasi-situasi yang sulit yang kadang-kadang mereka di-backup kekuatan-kekuatan yang luar biasa maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan tanpa itu tidak akan berjalan," kata Ganjar.

Dia juga mendorong peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga masyarakat mengetahui prosesnya. Mempererat koordinasi antar penegak hukum, termasuk cross check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran juga akan didorong.