RIAU24.COM - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi apabila terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024.

Penegasan itu disampaikan Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi Bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/1).

Menurut dia, komitmen itu mesti diwujudkan dalam gerak nyata. Ganjar-Mahfud menyebutnya sebagai GASPOL.

"Menggandakan anggaran, bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi dihitung betul-betul, governance dilakukan, hukum ditegakkan. Pasti pendapatan akan naik karena potensi kita tinggi," katanya dilansir dari cnbcindonesia.com.

Ganjar mengatakan, langkah selanjutnya adalah sikat KKN dan dipoles dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi dan sistem kelembagaan sudah baik, maka aktor yang dipilih juga harus baik.

"Maka pada tingkat berikutnya, kami punya beberapa catatan. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami," ujar Ganjar.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu menekankan pentingnya digitalisasi sistem keuangan. Dengan digitalisasi, penghematan bisa dilakukan.

"Transaksi tunai itu sulit dilacak maka perlu pembatasan. e-budgeting, e-planning dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal usulnya," kata Ganjar.

"Serta anggaran yang harus benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol pemimpin tertinggi. Itulah dashboard yang dibutuhkan tiap hari untuk pemimpin melihat memimpin pemberantasan korupsi secara langsung," lanjutnya.

Ganjar bilang penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan koordinasi di antara kelembagaan yang ada, termasuk aparat penegak hukum.

"Kewenangan penuh untuk menginvestigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk diintervensi oleh siapapun," ujar Ganjar.

Politikus PDI Perjuangan itu bilang, Kejaksaan Agung dan Polri bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Kemudian yang penting adalah instrumen LHKPN.

"LHPKN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD mendapatkan penghargaan. Karena ketika macet ternyata kuncinya gampang. Undang KPK, suruh ngisi saat itu, selesai semuanya," kata Ganjar.

"Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan melibatkan pemerintah, KPK, dunia usaha, dunia pendidikan, adalah cara pencegahan yang bagus," lanjutnya.

Ganjar menjelaskan, penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistle blowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiannya. Tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi.

Dia menilai regulasi yang punya efek jera betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa dijaga sehingga tidak terjadi.

"Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai profil, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Kalau itu tidak jera, maka deterrent effect-nya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu," ujar Ganjar.

"Dan wajib pengenaan tambahan pasal mengenai TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset," lanjutnya.

Lebih lanjut, alumni UGM itu mengatakan, komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh. Maka sinergi antarlembaga menjadi penting.

"Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat illegal economy, termasuk tambang-tambang ilegal apalagi di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu. Karena situasi-situasi yang sulit yang kadang-kadang mereka di-backup kekuatan-kekuatan yang luar biasa maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan tanpa itu tidak akan berjalan," kata Ganjar.

Dia juga mendorong peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga masyarakat mengetahui prosesnya. Mempererat koordinasi antar penegak hukum, termasuk cross check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran juga akan didorong.