"Kewenangan penuh untuk menginvestigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk diintervensi oleh siapapun," ujar Ganjar.

Politikus PDI Perjuangan itu bilang, Kejaksaan Agung dan Polri bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Kemudian yang penting adalah instrumen LHKPN.

"LHPKN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD mendapatkan penghargaan. Karena ketika macet ternyata kuncinya gampang. Undang KPK, suruh ngisi saat itu, selesai semuanya," kata Ganjar.

"Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan melibatkan pemerintah, KPK, dunia usaha, dunia pendidikan, adalah cara pencegahan yang bagus," lanjutnya.

Ganjar menjelaskan, penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistle blowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiannya. Tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi.