Sedangkan kegiatan eksplorasi yang masif hanya dapat dilakukan dengan dukungan semua stakeholder migas antara departemen lainnya.

"Seperti KLH, Menkeu, Perindustrian. RUU ini harus mampu memecahkan koordinasi antar departemen yang masih seret," ujarnya.

Menurut Hadi, sejauh ini syarat dan ketentuan (term and conditions) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejatinya telah dibuat sangat fleksibel dan kondusif terhadap para investor.

Namun, koordinasi dengan tiga kementerian di atas masih perlu ditingkatkan kembali.

"Utamanya terkait perizinan yang demikian banyak dan pajak pajak yang pada akhirnya membebani kegiatan di lapangan. Hal hal semacam ini harus diluruskan, untuk menjadikan industri migas kembali ke lex specialis," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menjelaskan, jika revisi UU Migas ini disahkan, maka badan yang selama ini beroperasi mengatur hulu migas di Indonesia yakni SKK Migas akan dibubarkan dan digntikan dengan BUK Migas baru.