RIAU24.COM - Pemerintah Filipina mengatakan pada hari Jumat (27/1/2023) bahwa pihaknya bermaksud untuk mengajukan banding ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk membuka kembali penyelidikan atas kampanye anti-narkoba brutal yang menewaskan ribuan orang.

Banding tersebut diajukan sehari setelah ICC mengumumkan dimulainya kembali penyelidikan dan mengatakan majelis praperadilannya "tidak puas bahwa Filipina melakukan penyelidikan relevan yang akan menjamin penundaan penyelidikan pengadilan," lapor kantor berita AFP.

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang memprakarsai perang narkoba, telah menarik negaranya keluar dari ICC pada 2019, setahun setelah pengadilan memulai penyelidikan awal atas tindakan keras tersebut.

Pada September 2021, ICC meluncurkan penyelidikan formal. Namun, itu ditangguhkan setelah dua bulan setelah Manila mengatakan sedang memeriksa ulang beberapa ratus kasus operasi narkoba.

Pada hari Kamis, Menardo Guevarra, Pengacara Jenderal untuk pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos saat ini, mengatakan kepada AFP, "Ini adalah niat kami untuk menyelesaikan upaya hukum kami, terutama mengangkat masalah ini ke ruang banding ICC."

Guevarra dan Sekretaris Kehakiman Filipina Crispin Remulla mengatakan bahwa Manila, bukan ICC, harus memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan perang narkoba. Berbicara kepada wartawan, "Mereka menghina kami. Saya tidak akan mendukung kejenakaan apa pun yang cenderung mempertanyakan kedaulatan kami, status kami sebagai negara berdaulat."