RIAU24.COM - Pemerintah Filipina mengatakan pada hari Jumat (27/1/2023) bahwa pihaknya bermaksud untuk mengajukan banding ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk membuka kembali penyelidikan atas kampanye anti-narkoba brutal yang menewaskan ribuan orang.

Banding tersebut diajukan sehari setelah ICC mengumumkan dimulainya kembali penyelidikan dan mengatakan majelis praperadilannya "tidak puas bahwa Filipina melakukan penyelidikan relevan yang akan menjamin penundaan penyelidikan pengadilan," lapor kantor berita AFP.

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang memprakarsai perang narkoba, telah menarik negaranya keluar dari ICC pada 2019, setahun setelah pengadilan memulai penyelidikan awal atas tindakan keras tersebut.

Pada September 2021, ICC meluncurkan penyelidikan formal. Namun, itu ditangguhkan setelah dua bulan setelah Manila mengatakan sedang memeriksa ulang beberapa ratus kasus operasi narkoba.

Pada hari Kamis, Menardo Guevarra, Pengacara Jenderal untuk pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos saat ini, mengatakan kepada AFP, "Ini adalah niat kami untuk menyelesaikan upaya hukum kami, terutama mengangkat masalah ini ke ruang banding ICC."

Guevarra dan Sekretaris Kehakiman Filipina Crispin Remulla mengatakan bahwa Manila, bukan ICC, harus memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan perang narkoba. Berbicara kepada wartawan, "Mereka menghina kami. Saya tidak akan mendukung kejenakaan apa pun yang cenderung mempertanyakan kedaulatan kami, status kami sebagai negara berdaulat."

Sementara itu, kelompok HAM menyambut baik pengumuman ICC tersebut. Ketua National Union of People's Lawyers, Edre Olalia mengatakan kepada kantor berita bahwa pengumuman pengadilan memvalidasi pernyataan keluarga tersangka yang terbunuh bahwa "tidak ada langkah yang memadai dan efektif untuk mencapai keadilan konkret bagi mereka di lapangan menyatakan sebaliknya".

Wakil direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson mengatakan bahwa penyelidikan ICC di Filipina adalah satu-satunya jalan yang kredibel untuk mendapatkan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.

Menurut data resmi, sebanyak 6.181 orang tewas dalam perang melawan narkoba selama masa jabatan mantan Presiden Duterte.

Namun, kelompok hak asasi mengatakan jumlah korban tewas mungkin mencapai 30.000 termasuk beberapa korban yang tidak bersalah.

Presiden Marcos berjanji untuk melanjutkan perang melawan narkoba tetapi dengan fokus pada pencegahan dan rehabilitasi. Saat menyambut pengumuman ICC, kelompok HAM juga menuduh pembunuhan terus berlanjut di bawah Marcos.

(***)