RIAU24.COM - Majelis Umum PBB telah membuat resolusi untuk meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional (ICJ) tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Resolusi tersebut disambut baik oleh negara-negara Arab dan dirayakan oleh warga Palestina, kecuali Hamas yang menganggapnya sebagai ‘macan kertas’.

Namun, berbeda dengan Israel yang meradang. Sumber-sumber politik di Israel mengungkap rencana untuk menanggapi resolusi Majelis Umum PBB tersebut.

Seorang pejabat Israel mencatat bahwa negaranya akan menolak resolusi tersebut dan berjuang melawan penerapannya.

"Tidak ada badan internasional yang dapat memutuskan bahwa orang-orang Yahudi adalah penjajah di tanah air mereka sendiri. Keputusan apa pun dari badan peradilan yang menerima mandatnya dari PBB yang bangkrut secara moral dan dipolitisasi sama sekali tidak sah," kata Gilad Erdan selaku Duta Besar Israel untuk PBB dalam sebuah pernyataan menjelang pertemuan pemungutan suara tersebut, seperti dikutip Asharq Al-Awsat, Senin 2 Januari 2023.

Majelis Umum pada Jumat menyetujui resolusi yang meminta ICJ untuk menyampaikan pendapatnya tentang pendudukan Israel di Palestina, termasuk Yerusalem.