RIAU24.COM - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati defisit anggaran dan pendapatan belanja (APBN) 2023 sebesar 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 598,2 triliun.

"Pemerintah akan melaksanakan konsolidasi fiskal dengan mengarahkan defisit kembali maksimal 3% terhadap PDB, disertai reformasi fiskal yang komprehensif untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat dalam jangka menengah dan panjang," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Senin (12/9/2022).

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, maka pemerintah melakukan penerbitan SBN secara Neto ditargetkan sebesar Rp 712,9 triliun. Penarikan pinjaman secara neto ditargetkan negatif Rp 16,6 triliun.

Artinya pembayaran cicilan pokok pinjaman ditargetkan lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Febrio menjelaskan bahwa tahun depan pemerintah dihadapkan pada tantangan volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan global. Hal ini akan memberikan tekanan terhadap fluktuasi dari risiko tekanan pada yield.

"Risiko tekanan pada yield SUN juga dipengaruhi oleh semakin ketatnya likuiditas global dan tekanan inflasi yang bagi kita di Indonesia masih relatif moderat," imbuhnya.