RIAU24.COM - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati defisit anggaran dan pendapatan belanja (APBN) 2023 sebesar 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 598,2 triliun.

"Pemerintah akan melaksanakan konsolidasi fiskal dengan mengarahkan defisit kembali maksimal 3% terhadap PDB, disertai reformasi fiskal yang komprehensif untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat dalam jangka menengah dan panjang," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Senin (12/9/2022).

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, maka pemerintah melakukan penerbitan SBN secara Neto ditargetkan sebesar Rp 712,9 triliun. Penarikan pinjaman secara neto ditargetkan negatif Rp 16,6 triliun.

Artinya pembayaran cicilan pokok pinjaman ditargetkan lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Febrio menjelaskan bahwa tahun depan pemerintah dihadapkan pada tantangan volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan global. Hal ini akan memberikan tekanan terhadap fluktuasi dari risiko tekanan pada yield.

"Risiko tekanan pada yield SUN juga dipengaruhi oleh semakin ketatnya likuiditas global dan tekanan inflasi yang bagi kita di Indonesia masih relatif moderat," imbuhnya.

Febrio menyebut pihaknya akan mengoptimalkan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral. Pemerintah juga akan mengadakan pinjaman baru dalam tenor menengah panjang 10-15 tahun.

"Mempertimbangkan kondisi pasar SBN serta kapasitas mitra pembangunan," tuturnya.

Pinjaman pemerintah, terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp 749,5 miliar dan penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) dan pinjaman luar negeri (neto) negatif Rp 17,370 triliun.

Secara rinci, arah kebijakan pembiayaan di tahun 2023 diantaranya tetap mendukung kebijakan fiskal ekspansif dan dukung agenda pembangunan. Pengelolaan utang tetap dilakukan prudent dan sustainable.

Febrio bilang akan mengendalikan tingkat rasio utang pada level yang aman dan kredibel. Kemudian mendukung pendalaman pasar keuangan.

Selain itu, pemerintah akan mendorong pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian dan mendorong efektivitas pembiayaan serta mendukung transformasi ekonomi. Serta mendorong inovasi pembiayaan antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF, dan SMV serta mendorong skema KPBU yang lebih masif.

"Pengelolaan manajemen kas yang lebih integratif untuk menjaga fiskal buffer yang andal dan efisien harus ditingkatkan," jelas Febrio mengutip CNBCIndonesia. 

Apa yang dijelaskan Febrio kemudian dibacakan kembali oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah, kemudian disetujui oleh banggar dan pemerintah.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan, pembiayaan anggaran RAPBN 2023 mencapai Rp 598,2 triliun. Adapun pembiayaan utang sebesar Rp 696,31 triliun.

"Dapat kah yang saya bacakan disetujui?," kata Said dijawab setuju sambil mengetuk palu tanda setuju baik pemerintah dan Banggar DPR.

(***)