Febrio menyebut pihaknya akan mengoptimalkan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral. Pemerintah juga akan mengadakan pinjaman baru dalam tenor menengah panjang 10-15 tahun.

"Mempertimbangkan kondisi pasar SBN serta kapasitas mitra pembangunan," tuturnya.

Pinjaman pemerintah, terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp 749,5 miliar dan penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) dan pinjaman luar negeri (neto) negatif Rp 17,370 triliun.

Secara rinci, arah kebijakan pembiayaan di tahun 2023 diantaranya tetap mendukung kebijakan fiskal ekspansif dan dukung agenda pembangunan. Pengelolaan utang tetap dilakukan prudent dan sustainable.

Febrio bilang akan mengendalikan tingkat rasio utang pada level yang aman dan kredibel. Kemudian mendukung pendalaman pasar keuangan.

Selain itu, pemerintah akan mendorong pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian dan mendorong efektivitas pembiayaan serta mendukung transformasi ekonomi. Serta mendorong inovasi pembiayaan antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF, dan SMV serta mendorong skema KPBU yang lebih masif.