Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Perceraian sebagai ketentuan fakultatif, bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan dari Pengadilan. Sehingga secara yuridis arti dari perceraian dimaknai sebagai putusnya perkawinan, yang berakibat terhadap putusnya hubungan sebagai suami isteri. 

Sedangkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian adalah:

1. Baca juga: Tak Setuju Anggota DPR Dapat Duit Pensiun Seumur Hidup, Pekerja Jakarta: Tak Wakili Rakyat tapi Fasilitas Mewah!

   Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;