Ini disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran termasuk Indonesia dan Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja.

Indonesia hingga kini belum memberi konfirmasi soal negosiasi pekerja migran, sementara Bangladesh sudah memberi pernyataan, dilansir dari cnbcindonesia.com.

"Fokus utama kami adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja kami," kata Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh, Imran Ahmed.

"Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya."

Pernyataan ini kemungkinan terkait rilis dari Amerika Serikat (AS) soal "kerja paksa" di beberapa perusahaan Malaysia dalam dua tahun terakhir. Negeri Paman Sam sebelumnya juga telah memberi sanksi tujuh perusahaan karena itu.

Sebenarnya, belum ada riset resmi soal pengaruh "kiamat" pekerja migran ini ke ekonomi Malaysia. Namun merujuk indeks PMI manufaktur Malaysia ada penurunan menjadi 50,1 pada Mei dari 51,6 pada April.