RIAU24.COM -  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi pro dan kontra terkait vaksin berbayar. Menurutnya, tidak ada niatan pemerintah membisniskan vaksin Covid-19.

Ngabalin menjelaskan, pemerintah menerapkan vaksin berbayar ini adalah sebagai salah satu cara perluasan program vaksinasi.

"Sekarang itu pemerintah memperluas akses vaksinasi gotong royong untuk mempercepat apa yang disebut herd immunity," jelas Ali Ngabalin dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Senin (12/7).

Meski ada vaksin berbayar tersebut, ia menegaskan bahwa vaksinasi untuk masyarakat prinsipnya tidak berubah yakni gratis. Sesuai dengan prinsip yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, karena menggunakan anggaran dari APBN.

Vaksin Gotong Royong yang berbayar ini diperuntukkan bagi individu atau kelompok masyarakat yang punya kelebihan uang maka bisa memilih vaksin berbayar yang akan dijalankan oleh BUMN itu.

Jadi, Ngabalin menegaskan vaksi berbayar ini merupakan salah satu upaya perluasan vaksin bagi rakyat, namun dengan pilihan membayar.