RIAU24.COM -  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi pro dan kontra terkait vaksin berbayar. Menurutnya, tidak ada niatan pemerintah membisniskan vaksin Covid-19.

Ngabalin menjelaskan, pemerintah menerapkan vaksin berbayar ini adalah sebagai salah satu cara perluasan program vaksinasi.

"Sekarang itu pemerintah memperluas akses vaksinasi gotong royong untuk mempercepat apa yang disebut herd immunity," jelas Ali Ngabalin dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Senin (12/7).

Meski ada vaksin berbayar tersebut, ia menegaskan bahwa vaksinasi untuk masyarakat prinsipnya tidak berubah yakni gratis. Sesuai dengan prinsip yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, karena menggunakan anggaran dari APBN.

Vaksin Gotong Royong yang berbayar ini diperuntukkan bagi individu atau kelompok masyarakat yang punya kelebihan uang maka bisa memilih vaksin berbayar yang akan dijalankan oleh BUMN itu.

Jadi, Ngabalin menegaskan vaksi berbayar ini merupakan salah satu upaya perluasan vaksin bagi rakyat, namun dengan pilihan membayar.

Ngabalin mengaku tertarik akan ikut vaksin berbayar. Alasannya dia ingin cepat mengerjar vaksin dosis kedua.

Ngabalin sudah divaksin sekali namun jadwal vaksin dosis kedua masih menunggu beberapa pekan lagi. Makanya adanya keran vaksin berbayar ini menjadi solusi bagi orang seperti dia yang tak ingin menunggu terlalu lama untuk menuntaskan dosis vaksin.

“Jadi bukan mentang-mentang kita dari KSP harus didahulukan, bukan. Jadwal sudah ditentukan dari kantor (tapi masih nunggu). Nah berhubung saya ada uang, maka saya langsung ke Kimia Farma (vaksin berbayar) untuk bisa lebih cepat (dapat dosis kedua). Orang kayak saya ini jutaan, di negeri ini,” jelas Ngabalin.

Menurut Ngabalin, begitulah vaksin berbayar yang diprogramkan. Bagi mereka yang memiliki uang, bisa memanfaatkan vaksin berbayar tersebut, dan dia yakin banyak yang bisa ikut program ini.

"Orang seperti saya ini masih jutaan di republik ini. Itulah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperluas akses vaksinasi gotong royong yang dibiayai individu atau perorangan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengemukakan harga vaksin dosis lengkap Sinopharm berbayar untuk individu ditetapkan pemerintah Rp879.140 per orang.

"Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (11/7).

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut berisi tentang sejumlah aturan terkait penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.