RIAU24.COM -  Pemerintah Israel untuk pertama kalinya mengecam apa yang mereka sebut penindasan China terhadap komunitas muslim Uighur. Langkah langka pemerintah Zionis ini muncul setelah ada tekanan dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Israel menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) yang mendesak China untuk mengizinkan pengamat independen mengakses wilayah Xinjiang barat.

Menurut para ahli PBB, di Xinjiang barat itulah hampir satu juta orang Uighur dan komunitas minoritas lainnya telah ditahan secara tidak sah di kamp-kamp.

Pernyataan tersebut dipresentasikan oleh Duta Besar Kanada Leslie Norton. Ia menyatakan prihatin dengan keberadaan pusat penahanan di Xinjiang, tempat ratusan ribu Muslim Uighur dan minoritas lainnya ditahan bahkan mengalami penyiksaan.

"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses secepatnya, berarti, dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi," kata Duta Besar Kanada Leslie Norton, mengutip Times of Israel

"Laporan yang dapat dipercaya menyatakan bahwa lebih dari 1 juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang, menghadapi penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Orang Uighur dan lainnya mengalami pembatasan tidak proporsional terhadap budaya mereka."