RIAU24.COM - JAKARTA- Anggota Tim Pembela Demokrasi yang dibentuk Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (BW) menyatakan, pemerintah bisa dianggap melakukan tindakan brutal bila mengakomodasi hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

Kongres yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara itu memutuskan memberhentikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum. Dan mengangkat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.

 
"Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," kata BW di PN Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, kasus yang  sedang menimpa Partai Demokrat saat ini tidak hanya mengancam partai tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebab, katanya ada nama pejabat negara yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Yang dianggapnya telah mengangkangi AD/ART Partai Demokrat.