zxc2

Sebab, Katanya, Mendekati Pelaksanaan Pilkada, isu tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara kembali menuai sorotan. Hal ini tidak terlepas dari munculnya unggahan ataupun postingan dimedia sosial, yang menunjukan adanya dukungan kepada Kepala Daerah petahana, yang akan kembali mencalonkan ataupun calon lainnya.

Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua  Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 05 Tahun 2020 dan Nomor 800-2836 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan  Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, diharapkan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN.