RIAU24.COM -  Sepak terjang buronan kelas kakap kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, terus menyeret sejumlah pihak. Tidak hanya Kepolisian dan Kejaksaan, Badan Intelejen Negara (BIN) juga ikut tersandung. Buntutnya, muncul desakan kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan. Bila perlu yang bersangkutan diganti, karena dinilai gagal melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. 

Lalu, bagaimana respon BIN menyikapi hal ini?

Untuk diketahui, sorotan terhadap BIN datang dari pihak Indonesia Corruption Watch. Seperti dituturkan Peneliti ICW  Kurnia Ramadhana dan Wana Alamsyah, terungkapnya kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa BIN tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut. 

Padahal, banyak aktivitas yang telah dilakukan Djoko Tjandra, saat mulai berkeliaran di Tanah Air. Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik, hingga mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

"Ini membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal," ungkap Kurnia Ramadhana dalam keterangan persnya, Selasa (28/7/2020) kemarin.

Dilansir detik, Kurnia kemudian mengungkapkan, dari pemantauan yang dilakukan pihaknya, sejak tahun 1996 hingga 2020, ada sebanyak 40 koruptor yang hingga saat ini masih buron. Ada sejumlah lokasi yang teridentifikasi jadi tempat persembunyian mereka. Di antaranya Papua Nugini, Cina, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Australia.