Anggota Komisi III lainnya dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, meminta Polri menggunakan kredit ekspor yang masuk ke dalam utang luar negeri sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Agar tidak ada lagi pengadaan barang yang tak diperlukan dan terkesan hanya menguntungkan vendor.

"Kita ngutang dan kita harus bayar. Kalau itu kebutuhan vendor, kita pending saja, jangan juga Kepolisian jadi anteknya vendor," ingatnya. 

Jika hal tersebut terus berulang, kredit ekspor tersebut dinilai dapat merugikan keuangan negara. Sebab, terdapat hal-hal yang sesungguhnya tak benar-benar dibutuhkan Polri. "Kredit ekspor membebankan keuangan negara juga, itu kan dalam konteks utang. Apalagi kredit ekspor ini menggunakan utang luar negeri," ujar Masinton.

Susun Roap Map 

Dalam kesempatan itu, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya akan menertibkan para vendor pengadaan kebutuhan di tubuh Kepolisian. Salah langkah yang akan ditempuh pihaknya adalah membentuk peta jalan atau road map terkait kebutuhan lembaganya.

Ia menjelaskan, memang terdapat sejumlah vendor yang ahli dalam satu bidang atau sektor. Sehingga, Polri beberapa kali menggunakan jasanya dalam memenuhi kebutuhan. Karena itulah road map sangat diperlukan, supaya belanja barang Polri untuk tahun-tahun ke depan lebih terencana.