RIAU24.COM -  Guna mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat virtual Bersama Gubernur Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan, Selasa (12/05/2020). 

Dalam arahannya Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang 5 tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat.  Analisis data dilakukan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dalam upaya pencegahan dan pengedalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat. 

“Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalimantan Barat akan dijadikan sebagai pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH. Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak”, ucap Bambang Hendroyono, dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Rabu 13 Mei 2020.

Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan Gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil di bawah naungan KPH, akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak. 

KPH dikatakan Bambang berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bersama-sama mencegah Karhutla. Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.

Dengan dukungan Gubernur, personil di tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/ IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak.