Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD. KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017. 

Lewat sambungan video conference yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak, menurutnya di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla. 

“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla”, ucap Sutarmidji dari Pontianak. 

Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar.

Soal SDM yang bekerja di KPH, Sutarmidji menegaskan agar diisi oleh tenaga profesional dan kompeten bidang kehutanan yang berasal dari lulusan fakultas kehutanan. Bahkan Gubernur Kalbar tersebut mengusulkan kepada KLHK untuk dapat bersinergi dengan Kementerian Ristek Dikti, agar mahasiswa dari jurusan kehutanan dapat magang atau bekerja di resor KPH selama waktu tertentu sebagai pengganti tugas akhir skripsi di kampusnya.

Dalam rapat virtual yang juga dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Wakapolda Kalbar, Walikota/Bupati se-Kalbar, OPD Provinsi Kalimantan Barat, KPH dan UPT KLHK se-Kalbar serta APHI dan GAPKI, Sutarmidji berharap melalui KPH seluruh potensi yang ada seperti tanaman buah, tanaman obat dan sumber pangan, akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.