RIAU24.COM -  Guna mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat virtual Bersama Gubernur Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan, Selasa (12/05/2020). 

Dalam arahannya Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang 5 tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat.  Analisis data dilakukan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dalam upaya pencegahan dan pengedalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat. 

“Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalimantan Barat akan dijadikan sebagai pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH. Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak”, ucap Bambang Hendroyono, dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Rabu 13 Mei 2020.

Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan Gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil di bawah naungan KPH, akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak. 

KPH dikatakan Bambang berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bersama-sama mencegah Karhutla. Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.

Dengan dukungan Gubernur, personil di tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/ IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak.

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD. KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017. 

Lewat sambungan video conference yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak, menurutnya di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla. 

“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla”, ucap Sutarmidji dari Pontianak. 

Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar.

Soal SDM yang bekerja di KPH, Sutarmidji menegaskan agar diisi oleh tenaga profesional dan kompeten bidang kehutanan yang berasal dari lulusan fakultas kehutanan. Bahkan Gubernur Kalbar tersebut mengusulkan kepada KLHK untuk dapat bersinergi dengan Kementerian Ristek Dikti, agar mahasiswa dari jurusan kehutanan dapat magang atau bekerja di resor KPH selama waktu tertentu sebagai pengganti tugas akhir skripsi di kampusnya.

Dalam rapat virtual yang juga dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Wakapolda Kalbar, Walikota/Bupati se-Kalbar, OPD Provinsi Kalimantan Barat, KPH dan UPT KLHK se-Kalbar serta APHI dan GAPKI, Sutarmidji berharap melalui KPH seluruh potensi yang ada seperti tanaman buah, tanaman obat dan sumber pangan, akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyatakan personilnya siap membantu pelaksanaan di lapangan. Menurutnya Satgas Karhutla Kodam Tanjungpura sampai hari ini telah memadamkan titik api sebanyak 879 titik dengan luasan areal 130 hektar. Kondisi ini dikatakan Muhammad Nur, jika bandingkan dengan karhutla tahun 2019, turunnya cukup signifikan. 

“Kita berharap mudah-mudahan dengan program yang ada di tambah nanti dengan pembentukan resor di unit-unit KPH bisa menekan lagi tingkat karhutla yang terjadi”, tambahnya. 

Begitu juga dengan Wakapolda Kalbar Brigjen Imam Sugianto menyatakan kesiapan mendukung program KLHK dan Gubernur Kalbar, utamanya dalam upaya pengendalian karhutla baik dari aspek pencegahan, pemadaman dan penegakan hukum. 

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau tahun 2020 secara umum normal, namun di beberapa wilayah diprediksi lebih kering dari musim kemarau tahun 2019. Puncak Musim Kemarau di daerah Rawan Karhutla di Pulau Sumatera seperti Riau, Jambi dan Sumatera Selatan diprakirakan akan mengalami lebih awal yaitu mulai bulan Mei 2020, sedangkan untuk Pulau Kalimantan akan mengalami mulai Bulan Juli 2020.

Untuk itu, Bambang Hendroyono menghimbau untuk terus melakukan komunikasi yang intensif dalam kaitan pencegahan karhutla, sehingga dengan komunikasi yang baik dan kerja bersama, karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin. 

“Saya berharap kedepan sinergi penguatan resor KPH dan Desa mandiri dapat menjadi kekuatan bersama mencegah karhutla”, pungkasnya menutup rapat. ***