"Dari pengalokasian dana cabor, tidak sesuai dengan peruntukannya. Adanya perubahan RKA, pada anggaran APBD-P yang lalu, dengan menimbulkan hal yang sangat serius sekali bagi kami selaku cabor cabor yang ada dibawah naungan KONI tersebut,"bebernya.

Masih diungkapkan Mustafa Alwi, sebelumnya beberapa cabor juga sudah malakukan audensi dengan pihak Dinas Disbudparpora Bengkalis. Dari hasil audensi tersebut, pernyataan pihak Disbudparpora, adanya pajak yang belum di setor dari anggaran Rp12 Milyar.

Setelah itu, dari anggaran tersebut tahun 2019 lalu, ada uang sebesar Rp1,3 milyar yang belum dimasukkan SPJ nya. Sedangkan dari pihak Disbudparpora, telah memberikan sangsi berupa SP3 kepada pihak KONI pada bulan Februari lalu.

"Pada beberapa waktu lalu juga, dari pihak penegak hukum Polda Riau, ada memanggil cabor cabor di Bengkalis sendiri, maupun dipanggil di Mapolda Riau. Disamping itu adanya dana Bori, jadi dana Bori itu belum ada dilaporkan baik itu kepada kami sebagai ketua Cabor yang seharusnya kami mengetahui dana Bori itu, dan anehnya lagi sampai saat ini kami tidak mengetahui sama sekali,"kesal Mustafa Alwi.

"Masalah ini kami juga sudah melakukan mediasi kepada ketua KONI, untuk menyampaikan agar permasalah ini cepat ditanggapi, supaya tidak berlarut larut, kami juga meminta kepada ketua KONI untuk mengundurkan diri. Agar kami semua cabor cabor tidak ditakuti dengan hal hal hukum,"ungkap Mustafa Alwi lagi.

Sementara itu, Pengurus Pengcab Gulat Sinyo Lesnussa dihadapan Ketua Komisi III H. Ardi mengungkapkan terkait tata kelola, dalam pengalokasian dana pembinaan cabang olahraga tahun 2019 itu diduga ada konflik kepentingan. Dimana itu ditemukan, bahwa salah satu ketua Cabor bola volly. Dia juga merangkap sebagai tim verifikasi profosal pencairan.