Hal ini, kata dia, bisa dilihat bagaimana RUU Cipta Kerja yang menurut GP Ansor lebih tepat sebagai Omnibus Law RUU Investasi yang hanya dikonsultasikan kepada publik melalui Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Konsultasi Publik Omnibus Law (Kepmenko Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019) yang melibatkan hampir seluruh asosiasi pengusaha, pengusaha, dan pejabat pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota). 

"Konsultasi sama sekali tidak melibatkan asosiasi atau serikat pekerja dan organisasi kepemudaan yang juga ikut menaungi banyak pemuda berusia produktif Indonesia, yang sebenarnya menjadi principal role occupants atau pelaksana norma utama, sekaligus target sesungguhnya dari pemberlakuan RUU ini," tutur Yaqut.

GP Ansor juga mengkritik para kepala daerah dan para tokoh tidak menyikapi RUU ini untuk memperjuangkan salah satunya pemudi usia produktif.