"GP Ansor tidak melihat, membaca, dan mendengar bagaimana Anies Baswedan, Airin Rachmi Diany, Abdullah Azwar Anas, James Riyadi, Didik Rachbini, Erwin Aksa, Joko Supriyono, Pandu Patra Sjahrir, Indroyono Soesilo, dan 117 Anggota Satgas Omnibus Law menyuarakan kepentingan para pekerja maupun pemuda usia produktif terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, atau justru mereka sebenarnya lebih lantang di ruang kedap suara memperjuangkan kepentingan investor, pemilik modal, dan pengusaha maupun penguasa," tutur Yaqut.

Menurut dia, GP Ansor melihat RUU Omnibus Law ini lebih sebagai RUU Obscure Law. Oleh karena itu, GP Ansor mendesak DPR mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah agar dikaji lagi dengan benar, dan mengkomunikasikannya dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama para principal role occupants. ***