PKS: Terhambatnya Penggeledahan DPP PDI-P Bukti UU Revisi KPK Buat Pemberantasan Korupsi Membleh

Bisma Rizal • 13 Jan 2020, 12:21

Politisi PKS ikut komentari soal KPK dalam memeriksa kasus korupsi suap yang diduga melibatkan kader PDIP (foto/int)

RIAU24.COM - JAKARTA- Revisi Undang-undang KPK membuat pemberantasan korupsi menjadi membleh dan terlalu birokratis padahal perkara yang ditanganinya lembaga ini adalah kejahatan kerah putih.

Hal inilah yang menjadi kritikan Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian atas lambannya KPK dalam
menelusuri kasus dugaan suap yang melibatkan politikus PDI-P Harun Masiku dan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

zxc1

Sambungan berita: Sebagaimana, KPK tidak bisa melakukan penggeledahan di kantor DPP Partai…