Fadli juga menegaskan, persoalan SKT FPI yang dipermasalahkan bukanlah persoalan hukum. Melainkan persoalan politik yang terjadi karena tafsir pengambil keputusan. Senada dengan Kapitra, Fadli mengatakan FPI sangat setia kepada bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945. Walaupun hal itu tak tercantum dalam AD/ART organisasi. 

Namun menurutnya, hal itu juga tidak wajib bagi semua organisasi. Sebab yang terpenting, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila, dia menilai, seharusnya tak perlu dipersoalkan. ***