Tak hanya itu, Kapitra juga mengatakan, sejatinya FPI sudah patuh secara hukum. Msekipun di AD/ART tidak mencatumkan kata Pancasila. "Jadi sudah patuh secara hukum," tandasnya.

Baru Pada Rezim Ini 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang juga tampil dalam kegiatan yang sama, mengatakan, persoalan perpanjangan SKT untuk FPI ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Sebab, kebebasan berserikat dan berkumpul sudah dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberi izin perpanjangan bagi ormas tersebut.

"Saya kira tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang SKT terhadap FPI, apalagi selama 18 tahun berdiri tidak ada masalah. Kalau ada masalah kenapa baru sekarang, kenapa tidak pada tahun pertamanya, kenapa tidak pada 5 tahun pertamanya, kenapa baru pada rezim ini dipermasalahkan, ada apa?" lontarnya.

Menurutnya, pihak-pihak yang mempersoalkan Pancasila dalam SKT FPI, justru bisa dicurigai terpapar  Islamophobia. Hal tersebut, menurutnya, lebih berbahaya dari radikalisme dan terorisme. "Mereka yang terpapar Islamphobia sedang memecah belah bangsa ini harus ditertibkan," tegasnya.

Fadli meyakini bahwa semua umat beragama di Indonesia pada dasarnya cukup moderat. Ia menilai selama ini tidak ada pertentangan yang luar biasa.