"Kalau memang mafia migas ada, itu berarti direksi yang ditunjuk tidak pernah becus dan ini muara tanggung jawabnya ada di presiden dan menteri yang menunjuk direksi itu. Berarti, yang membiarkan mafia itu ya presiden sendiri. Tak perlu seolah-olah buttuh peran Ahok untuk membersihkan bila hanya butuh ketegasan presiden," tegasnya. 

Tak hanya itu, Ahok diperkirakan akan kesulitan mencapai target pembangunan kilang minyak untuk mengerek lifting lantaran keuangan Pertamina kacau. Disebut kacau karena negara berutang kepada Pertamina sekitar Rp41 triliun pada 2017-2018. Untuk diketahui, utang itu berasal dari selisih subsidi BBM ke publik dengan nilai keekonomian penjualan minyak. 

Meski utang akan dibayarkan pemerintah, namun kebijakan tersebut membuat keuangan perusahaan terganggu sampai saat ini.

"Ini membuat perusahaan sulit memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan kilang karena diminta menjalankan program politik pencitraan. Jadi, ini semua kuncinya ada di pemerintah, ada di presiden, bukan Ahok," imbuh Marwan.

Kondisi ini semakin diperparah dengan penolakan dari  Serikat Pekerja (SP) Pertamina. Dikhawatirkan, penolakan membuat iklim bisnis tak kondusif bagi perusahaan di tengah tuntutan untuk menjadi lebih baik.

Penilaian serupa juga dilontarkan pengamat Energi dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi. Ia menilai, sosok Ahok tidak serta merta bisa memperbaiki Pertamina bila tidak ada dukungan penuh dari pemerintah. Sebab, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab pada kinerja perusahaan. Apalagi, jabatan yang diberikan kepada Ahok cuma sebatas komisaris.