"Peran Ahok tidak akan lebih besar dari direksi. Jangan dibalik, seolah peran komisaris jadi lebih strategis daripada direksi. Tidak," tegasnya.

Selain itu, Marwan mengisyaratkan Ahok tidak cukup memenuhi syarat untuk duduk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Mengutip Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, orang yang menjabat di kursi komisaris merupakan sosok yang memiliki integritas dan kapabilitas di bidang tersebut.

Menurutnya, aturan ini tak terpenuhi pada sosok Ahok. Ia mengingatkan dengan kasus dugaan korupsi yang menyasar realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika Ahok menjabat Gubernur. "Dia belepotan dengan masalah korupsi, tapi mendapat perlindungan KPK dan Polri," terang Marwan.

Selain itu, Marwan juga menilai Ahok tak berhasil memenuhi amanah Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN.

Hal ini tercermin dari ketidaktransparan Ahok dalam mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun justru dikelola secara mandiri di Ahok Centre.

Selain itu, Marwan menilai Ahok akan kesulitan memberantas mafia migas. Seebab pemerintah sendiri tampak bersikap acuh tak acuh dengan persoalan ini. Ia mencontohkan era menteri ESDM Sudirman Said saat membuka penyelewengan, tidak ditindaklanjuti Jokowi.