"Komisaris dan direksi sebenarnya merupakan sosok yang terbatas bila pemerintah seolah menanti dobrakan dari Ahok menjadikan Pertamina lebih baik. Seharusnya, perannya lebih strategis, misalnya menteri," jelasnya.

Misalnya, ketika pemerintah berharap Ahok bisa menekan impor minyak, tidak mungkin dikejar bila lifting migas rendah. Artinya, diperlukan kebijakan pembangunan kilang. Meski demikian, patut diketahui, pembangunan kilang bukan lah kebijakan perusahaan.

Pertamina, hanya sebagai eksekutor dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selagi, pemerintah tidak serius mengejar target RPJMN, maka Pertamina pun pada akhirnya hanya mengikuti pemerintah saja.

"Begitu pula bila berharap ada pemberantasan mafia migas. Petral memang sudah dibubarkan, tapi Pertamina masih begini-begini saja karena pemerintah juga tidak berusaha menutup celah yang lain," tegas Redi.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ahok sudah terlanjur ditunjuk jadi komisaris utama, maka yang perlu dilakukan hanyalah pembuktian. 

"Ya sudahlah, silakan pak Ahok bekerja, serikat bekerja lakukan apa yang bisa diberikan ke Pertamina dan demi merah putih. Justru ini ajang pembuktian pak Ahok," tuturnya.