RIAU24.COM -  Rapat Paripurna perdana MPR periode 2019-2024 digelar Rabu (2/10/2019), atau sehari setelah para anggota DPR dan DPD dilantik, pada Selasa (1/10/2019). Dalam rapat itu, ternyata hanya setengah anggota MPR yang terdiri dari DPD dan DPR yang hadir. Sedangkan sisanya mangkir alias bolos. Tidak hanya anggota, Ketua MPR sementara, Sabam Sirait, bahkan tidak hadir dalam rapat paripurna perdana tersebut.

Menyikapi hal itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menilai, bolosnya para wakil rakyat dalam rapat paripurna itu, sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Rakyat selaku pemilih juga sebenarnya sudah lama kecewa dengan kondisi itu.

Menurutnya, selain karena faktor malas, aturan yang mengatur tentang absensi para wakil rakya itu juga dinilai sangat lemah. Hal itu membuat sifat malas dari para wakil rakyat itu, hingga kini tetap saja berlangsung,

Karena itu, pihaknya mendesak para wakil rakyat itu untuk tidak berlindung di balik lemahnya UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) perihal absensi.

"Secara aturan, soal kehadiran dan ketidakhadiran ini memang diatur dengan sangat lemah di UU MD3 dan Tatib DPR. Tetapi mestinya, anggota DPR tak lalu berlindung di balik lemahnya aturan tersebut untuk memelihara kemalasan mereka," lontarnya di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dilansir republika, Kamis 3 Oktober 2019, Karus menilai, seharusnya tantangan pertama anggota DPR dan DPD yang baru, sebenarnya tidaklah berat. Mereka hanya diminta  menunjukkan niat mereka mau bekerja secara serius dengan hadir dalam rapat yang telah diagendakan.