RIAU24.COM -  Delapan fraksi di DPRD Riau menyampaikan pandangan umum terkait pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RAPBD Perubahan tahun 2019 yang sedang dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

Rapat paripurna yang dihadiri 38 orang anggota dewan pada Senin 26 Augustus 2019, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kordias Pasaribu dihadiri unsur Wakil Ketua Asri Auzar dan Sunaryo serta wakil Gubernur Riau Eddy Afrizal Natar Nasution unsur Forkompinda dan kalangan masyarakat.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Sulastri mengemukakan bahwa Fraksi Golkar sepakat dengan pengajuan Ranperda yang sudah disampaikan pihak eksekutif, namun perlu dikaji lebih jauh lagi kedepannya soal peningkatan pendapatan 
asli daerah (PAD)serta sumber-sumber yang bisa menghasilkan PAD untuk menopang pembelanjaan daerah.

"Harus ada terobosan baru menggali sektor-sektor pendapatan PAD baru oleh pihak eksekutif karena dengan mengajukan Ranperda pajak dan retribusi sehingga pendapatan daerah dapat lebih optimal kedepannya untuk menopang pembiayaan pembangunan. Masalah pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi skala prioritas dimana saat ini anggaran sektor kesehatan berkurang dan sektor pendidikan meningkat tapi tidak signifikan,"papar Sulastri. 

Sedangkan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Almainis menyorot soal amburadulnya pengelolaan aset daerah baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk mobil-mobil dinas yang dipakai pejabat sudah tahunan tidak dibayarkan pajak. Fraksi PDI Perjuangan sepakat dialokasikan anggaran pada RAPBD Perubahan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor milik Pemprov Riau yang jumlahnya ratusan unit tersebut. Ada beberapa sektor lain yang juga dibahas Fraksi PDI Perjuangan seperti pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan baru daerah maupun soal infrastruktur.