"Kami dari fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa tata kelola aset selama ini amburadul dan ini menjadi perhatian kedepan kepala daerah yang baru memimpin sekarang supaya dilakukan penertiban. Harus ada ada inventarisir asset secara lengkap yang dilaporkan nanti persemester ke DPRD Riau,"pungkas Almainis.

Pandangan umum dari fraksi lain juga disampaikan oleh Nasril Dari Fraksi Demokrat, Syamsurizal (Fraksi PAN), Marwan Yohanis (Fraksi Gerindra Sejahtera), Solihin Dahlan (Fraksi PKB), Muhammad Arfah (Fraksi PPP) dan Ilyas HU (Fraksi Nasdem Hanura). Intinya semua fraksi sepakat dengan apa yang tertuang dalam KUA-PPAS Ranperda APBD Perubahan tahun 2019 dengan sejumlah catatan terkait kegiatan pembangunan dan pembiayaan daerah termasuk tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas oleh Pemerintah Pusat.

Wakil ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu yang ditanya usai paripurna soal jadwal pengesahan RAPBD Perubahan belum dapat memastikannya karena setelah pandangan umum fraksi dilanjutkan dengan jawaban Gubernur atas pandangan tersebut serta pendapat akhir fraksi tentang RAPBD Perubahan itu sendiri.

"Dalam seminggu kedepan diharapkan tuntas, sehingga sebelum pelantikan anggota dewan baru pengesahan RAPBD Perubahan sudah dapat dilaksanakan,"ujar Kordias singkat.