Menurut Abdul Halim, ada beberapa keberatan disampaikan sebagai alasan protes tersebut.

Di antaranya, pertama, saksi dari BPP Prabowo-Sandi sudah meminta dokumen C7 (daftar hadir peserta pemilu di TPS-TPS), dan dokumen A5 (surat pindah), tapi tidak digubris oleh KPU. "Kami meyakini dokumen ini dihilangkan atau akan direkayasa," terangnya.

Kedua, banyaknya orang gila dan disabilitas yang jumlahnya baru diketahui pada saat perhitungan di kabupaten.

Ketiga, banyaknya migrasi peserta pemilu yang tidak dilengkapi surat pindah. Selain itu, saksi Prabowo menduga telah terjadi pergantian kotak suara dengan surat suara C1 Plano dan daftar hadir akan dibuang atau diganti baru.

        
Kelima, terjadi pergeseran atau perubahan nilai atau hasil rekapitulasi pada saat perpindahan dari TPS menuju rekapitulasi di tingkat kecamatan. Keenam, rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan suara di 8.146 TPS tidak dilakukan sepenuhnya.