Dalam kunjungannya ke Gorontalo, Jumat (1/3), Jokowi pun menantang Prabowo menunjukkan data adanya dana milik orang Indonesia yang diparkir di luar negeri, jumlahnya mencapai Rp 11.000 triliun. "Ya kalau memang ada data, ada bukti-bukti mengenai itu disampaikan saja ke pemerintah. Akan kami kejar," ujarnya.

Setelah dilacak jejak digitalnya ternyata, Prabowo benar. Dia mengutip pernyataan Menteri Keuangan yang saat itu masih dijabat oleh Bambang Soemantri Brodjonegoro.

Dari perhitungan Kemenkeu potensi uang orang Indonesia yang diparkir di luar negeri lebih besar dari Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia sebesar Rp 11.400 triliun. "Nah menurut perhitungan kami potensinya lebih besar dari GDP  kita. Jadi lebih dari Rp 11.400 triliun," ujarnya.

Jumlah itu bila dikurangi dana yang berhasil dipulangkan, seperti pengakuan Nurfransa sebesar Rp 147 triliun, masih lebih dari Rp 11.400 triliun. Masih lebih besar dari yang disampaikan Prabowo.

Atas dasar itulah kemudian pemerintah menggagas tax amesty. Pengampunan pajak, dengan syarat para pemilik uang super jumbo itu membawa pulang kembali dananya ke Indonesia.

Presiden Jokowi sangat bersemangat mengejar dana parkir ini. Dia aktif bertemu pengusaha dan melakukan sosialisasi program tax amnesty, sambil sedikit mengancam.