"Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas (organisasi kemasyarakatan) untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," kata Jokowi.

Respons KPK 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air dimintai pendapat mengenai masuknya nama Jokowi dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi OCCRP. 

KPK mempersilakan jika masyarakat yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. 

Saat ditemui awak media di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Jumat 3 januari, Setyo Budiyanto menyebut lembaga antirasuah yang dipimpinnya akan melakukan mekanisme hukum sesuai prosedur yang berlaku bila ada pihak yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Jokowi.

Namun, pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan jika pelaporan tindak pidana korupsi tidak disertai bukti yang kuat, melainkan hanya berdasarkan narasi yang beredar.