“Kita mentargetkan 2,1 juta bibit unggul bersertifikat dapat dibeli oleh petani, termasuk petani non plasma,” tukas Jatmiko.

Ke depan, Jatmiko menjelaskan program penyediaan bibit sawit unggul akan diperluas di berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan.

"Niat dan mimpi kami hanya satu, bagaimana petani mendapatkan hasil produksi sawit mereka secara maksimal sehingga disparitas antara petani dan korporasi yang cukup tinggi saat ini bisa dipangkas, dan langkah pertama yang harus dibenahi ada pada penyediaan bibit unggul" ujarnya.

Pusat Penelitian Kelapa Sawit mencatat para petani sawit masih kerap terjebak dengan keberadaan bibit sawit palsu. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka terjebak, di antaranya 37 persen menjadi korban penipuan, 14 persen tergiur harga murah, 20 persen tidak mengetahui cara membeli benih yang legal.

Disamping itu, ada 12 persen di antara petani terjebak penggunaan bibit palsu karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, 10 persen tidak mengetahui lokasi pembelian benih legal, serta 4 persen petani menyatakan akibat jarak tempuh dari lahan sawit ke produsen benih legal yang cukup jauh.

Maka, kata Jatmiko, menyediakan bibit unggul bersertifikat yang mudah di akses dan transparan adalah keharusan jika ingin meningkatkan produktivitas sawit rakyat.