Meski telah menjadi Prolegnas Prioritas, respons dari DPR terkait upaya penyelesaian RUU ini cenderung tak disambut baik.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto sempat mengatakan RUU Perampasan Aset bisa rampung jika para ketum partai menyetujui.

Dalam rapat dengan Menko Polhukam yang masih dijabat Mahfud MD, semua anggota DPR patuh pada 'bos' masing-masing. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah sebaiknya melobi ketua umum partai.

(***)