RIAU24.COM -Masyarakat dinilai harus tetap mengawal proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dinilai masih mempunyai sebuah celah untuk mengakali putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Meski begitu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai jika pemerintah menggunakan celah hukum itu buat menganulir putusan MK terkait perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah maka dampaknya akan sangat berbahaya. 

"Ada celah tapi pilihannya nekat, misalnya pakai Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)," kata Adi saat dihubungi pada Sabtu (24/8/2024). 

"Itu pilihan yang sangat nekat dan sangat berisiko akan menimbulkan huru-hara," sambung Adi. 

 Adi menilai jika pemerintah dan DPR seharusnya tidak lagi berupaya mengutak-atik UU Pilkada setelah melihat kerasnya penentangan dari masyarakat.