Ia kembali menegaskan bahwa fenomena ini terjadi pada saat ini ketika kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita kemerdekaan sedang coba digeser dengan kedaulatan kekuasaan. 

"Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya," ujar Megawati. 

Kritik Megawati dan pengurus teras PDI-P terhadap penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan mulai mencuat setelah partai berlogo banteng itu pisah jalan dengan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024. 

Belakangan, Megawati dan para elite PDI-P juga melontarkan isi bahwa kepengurusan partai mereka dalam ancaman "diambil alih". 

"Teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada Kamis (15/8/2024).

(***)