RIAU24.COM -Ketum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai masyarakat saat ini banyak yang takut dengan penggunaan hukum di Indonesia. 

Dia menyebutkan kalau hukun saat ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menindas dan mengintimidasi. 

Putri pertama Bung Karno ini mengaku prihatin karena kedaulatan rakyat sebagai pillar utama demokrasi kin telag diubah wataknya sehingga suara rakyat di bungkam.

"Sepertinya, untuk bicara kebenarna pum banyak yang sudak tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," ucap Megawati saat memimpin upacara bendera Peringatan HUT RI ke-79 di Masjid At-Taufiq , Sabtu (17/8/2024). 

Ia kemudian bicara bahwa hukum, pada hakikatnya, merupakan alat untuk menertibkan masyarakat dan berfungsi untuk kemaslahatan orang banyak. 

"Bukan bagi mereka yang ingin berkuasa dan mempergunakannya keluasannya sebagai alat kekuasaan," ucap Megawati.

Ia kembali menegaskan bahwa fenomena ini terjadi pada saat ini ketika kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita kemerdekaan sedang coba digeser dengan kedaulatan kekuasaan. 

"Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya," ujar Megawati. 

Kritik Megawati dan pengurus teras PDI-P terhadap penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan mulai mencuat setelah partai berlogo banteng itu pisah jalan dengan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024. 

Belakangan, Megawati dan para elite PDI-P juga melontarkan isi bahwa kepengurusan partai mereka dalam ancaman "diambil alih". 

"Teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada Kamis (15/8/2024).

(***)