Setara menilai alasan itu tak tepat.

Menurut mereka, penghapusan larangan justru membuka pintu bagi pelibatan TNI dalam bisnis. 

Mereka khawatir hal itu membuat TNI menjadi tak profesional.

"Justru dapat berdampak terhadap keterlibatan dalam aktivitas bisnis yang lebih besar, menjauhkan TNI dari profesionalitas, dan potensial menjerumuskan TNI ke dalam praktik-praktik buruk kegiatan bisnis, seperti menjadi beking sebuah entitas bisnis," ujar Setara.

Terkait perluasan jabatan publik untuk TNI, Setara menyebut bentuk dwifungsi TNI. 

Hal itu sebenarnya sudah berusaha dihapus melalui reformasi.