"Kita makro-posturnya sudah ada. Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya. Nah, kalau kemudian Bansos itu sekitar Rp 570 triliun, yang sebelumnya Rp 499 triliun, itu artinya Rp 71 triliun sudah masuk di dalamnya," tutur Said.

Terakhir, kebijakan utang dan defisit Prabowo dan Gibran yang memicu kontroversi. Hal ini sempat menjadi sorotan investor dan sejumlah lembaga pemeringkat global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebenarnya telah menegaskan bahwa defisit APBN tahun depan akan tetap dijaga di level 3% dan rasio utang tetap di bawah 60%.

Saat itu, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono, memastikan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB). Pernyataan itu menjawab rumor yang sebelumnya telah beredar.

Thomas menyangkal rumor tersebut dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," tegas Thomas.