RIAU24.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran rakabuming Raka ternyat telah menyiapkan sejumlah deretan kebijakan dalam bidang ekonomi. 

Banyak kebijakan kedunya yang menuai sorotan dari berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri. 

Pertama, Prabowo percya diri kalau Indonesia bisa meraih pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada usia jabatan 2-3 tahun pemerintahannya. 

"Saya sangat yakin. Saya sudah dialog dengan para pakar. Saya mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kami akan dengan sangat mudah meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan saya akan berusaha keras melampauinya," kata Prabowo dalam dialog di ajang Forum Ekonomi Qatar di Doha, Qatar, seperti dikutip dari kanal YouTube, Kamis (16/5/2024).

"Saya memperkirakan itu terjadi dalam 2 sampai 3 tahun," sambung Prabowo. 

Prabowo menegaskan, fokus pertama pemerintahannya dalam pemerintahannya kelak adalah soal ketersediaan bahan pangan buat masyarakat.

Kedua, Presiden Jokowi dan Prabowo telah sepakat untuk menetapkan anggaran untuk Makan bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, besaran anggaran itu sudah diketahui oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat bersama dengan dirinya, Sri Mulyani, serta tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Kendati telah masuk ke dalam RAPBN 2025, pengelola anggaran tersebut belum ditunjuk.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, opsi pengelolanya ialah apakah masuk ke anggaran dana alokasi khusus (DAK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, atau Lembaga baru yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program itu.

Said menekankan, yang pasti anggaran itu tidak lagi masuk ke dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). 

Sebab, ia memastikan RAPBN 2025 telah dirancang secara khusus posturnya, seperti dalam postur anggaran bantuan sosial atau bansos, maka tinggal dialokasikan ke K/L mana.

"Kita makro-posturnya sudah ada. Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya. Nah, kalau kemudian Bansos itu sekitar Rp 570 triliun, yang sebelumnya Rp 499 triliun, itu artinya Rp 71 triliun sudah masuk di dalamnya," tutur Said.

Terakhir, kebijakan utang dan defisit Prabowo dan Gibran yang memicu kontroversi. Hal ini sempat menjadi sorotan investor dan sejumlah lembaga pemeringkat global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebenarnya telah menegaskan bahwa defisit APBN tahun depan akan tetap dijaga di level 3% dan rasio utang tetap di bawah 60%.

Saat itu, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono, memastikan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB). Pernyataan itu menjawab rumor yang sebelumnya telah beredar.

Thomas menyangkal rumor tersebut dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," tegas Thomas.

(***)