"Perubahan norma pada Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada (karena terjadi) perubahan oleh MK. Karena terjadi perubahan norma, maka pemberlakuan untuk umum (erga omnes) berlaku untuk semua daerah yang menyelenggarakan pilkada," sebutnya.

Dia pun memastikan pelantikan cakada terpilih pada Pilkada 2024 mengacu pada ketentuan Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2020, berkesesuaian dengan bunyi aturan di di Pasal 164A ayat (1) dan (2) UU Pilkada.

Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.

(2) Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.

Intinya jadwal pelantikan cakada terpilih di Pilkada Serentak 2024 dapat dilakukan sesuai masa akhir jabatan seperti yang ada di Yalimo, Papua.